Admin Ruang Hukum, 28 Desember 2020

Aturan Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman  beralkohol merupakan minuman yang biasa dikonsumsi oleh sebagian orang untuk menambah kenikmatan usai makan, menghangatkan tubuh, menghibur diri hingga melepas penat. Minuman ini biasanya dapat dijumpai pada restoran dan bar dimana dalam penjualan minuman tersebut, penjual perlu memiliki sebuah izin legal. Perusahaan yang ingin menjual minuman beralkohol harus memiliki izin Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) agar legalitas usahanya diakui oleh Pemerintah. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka usaha tersebut dapat dikenakan sanksi oleh instansi terkait. Lalu bagaimana aturan mengenai penjualan minuman beralkohol tersebut?

Jenis dan Kadar Minuman Beralkohol

Sebelum mengulas persyaratan pengurusan izin, sebaiknya pahami dulu kadar dan jenis-jenis minuman beralkohol. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 mengatur minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam 3 golongan:

• Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) di atas satu persen sampai lima persen
• Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari lima persen sampai 20 persen
• Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 persen sampai 55 persen

Sementara minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya juga digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Minuman beralkohol produksi luar negeri (impor)
2. Minuman beralkohol produksi dalam negeri, yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:
   • Minuman beralkohol non tradisional
   • Minuman beralkohol tradisional.

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongan di atas. Adapun beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol:

• Minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:
  • hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan:
  • toko bebas bea; dan
  • tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
• Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
• Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol

SITU-MB adalah surat izin tempat usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol. Untuk mendapatkan izin tersebut terdapat beberapa syarat yang harus disiapkan oleh penjual sebagaimana berikut:

1. Surat penunjukan dari Sub. Distributor atau Distributor.
2. Fotokopi SIUP Kecil/Menengah/TDUP.
3. Akta Pendirian Perusahaan
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha
5. Fotokopi NPWP.
6. Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan.
7. Dokumen Lingkungan
8. Fotokopi IMB

Dalam melakukan perizinan, tidak ada ketentuan biaya pada peraturan daerah. Namun pada umumnya terdapat biaya pajak daerah yang diambil secara rutin.

Demikian penjelasan mengenai aturan penjualan minuman beralkohol. Apabila perusahaan Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai pengurusan perizinan tersebut, dapat menghubungi tim Ruang Hukum.